DUMAI,WARTAPENARIAU.com-Pihak eksekutif dan legislatif harus memberi ruang serta akses lebih terbuka kepada masyarakat, LSM dan pers untuk mengakses informasi bagi kebutuhan publik guna mewujudkan prinsip transparansi sebagai salah satu syarat terciptanya tata pemerintahan yang baik.
Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik tentu sudah dipahami oleh anggota DPRD dan pejabat-pejabat yang berkomponten di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
Namun aneh, oknum yang berkompoten di Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai terkesan kurang terbuka kepada masyarakat dan wartawan untuk memberi informasi bagi kebutuhan publik.
Hal tersebut dilontarkan warga Kota Dumai, T.Sitompul kepada sejumlah wartawan media ini diruang kerjanya, Rabu (16/11/2016).
Menurut T. Sitompul, kendati pihaknya telah berulang kali menghubungi telepon genggamnya oknum yang berkompoten di Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dengan nomor: 0812680755…, namun hingga berita ini dimuat, oknum yang berkompoten di Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai seakan terkesan kurang terbuka kepada masyarakat dan pers.
Ketika berulang kali dikonfirmasi via pesan singkat (SMS), namun hingga saat ini belum ada jawaban. “Saya sudah berulang kali untuk menemui beliau diruang kantornya, tetapi beliau selalu sibuk di ruang kerjanya. Kalau kita hubungi nomor telepon genggamnya setiap hari, oknum yang berkompoten di Dinas PU Dumai tidak mau dikonfirmasi,”keluh T.Sitompul.
Lanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum Dumai mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum yang meliput perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan bina marga, cipta karya dan tata ruang sesuai dengan kebijakan Walikota Dumai.
“Pejabat di lingkungan Dinas PU Dumai harus lebih terbuka kepada masyarakat dan pers untuk mengakses informasi bagi kebutuhan publik. Tanpa pemberian ruang akses lebih terbuka kepada pers, mustahil prinsip transparansi dapat terlaksana secara benar. Untuk itu, kita minta kepada Walikota Dumai untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah pejabat yang berkompoten di lingkungan Dinas PU Dumai,”tandasnya.
Pasalnya Menurut T.Sitompul, Pelaksaan tugas, fungsi dan kinerja sebagai pejabat pelayanan publik harus transparansi, jangan terabaikan sehingga jangan membuat masyarakat Dumai dan wartawan di Kota Dumai kecewa.
“Untuk itu,kita harapan ke depan pejabat di Dinas PU Dumai dievaluasi, sehingga lebih terbuka kepada masyarakat dan insan pers, guna mewujudkan prinsip transparansi sebagaimana amanat Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dapat terlaksana secara benar,”harap T.Sitompul.
Dalam catatan wartawan wartapenariau.com, bahwa pemerintahan sebelumnya, belum bisa mengatasi permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat Dumai. Seperti seringnya banjir di kawasan jalan raya pusat Kota Dumai, permasalahan proyek air bersih Kota Dumai, kebakaran kawasan lahan dan hutan, termasuk kegiatan perusahaan perkebunan sawit ribuan hektar di kawasan hutan tanpa izin, belum juga bisa dicari solusi oleh pejabat pemerintah Kota Dumai, sementara oknum anggota DPRD terindikasi sibuk mengatur proyek-proyek “titipan” kepada oknum tim sukses.?
Anehnya, ketika dikonfirmasi soal kerusakan kawasan hutan di Dumai kepada pejabat yang berkompoten, namun hingga berita ini dimuat, oknum anggota DPRD Dumai masih memilih bungkam.
Penulis: Kriston
