SUMUT,WARTAPENARIAU.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2023), yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (09/02/2023).
Presiden Jokowi dalam sambutannya mengucapkan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers nasional dan menyampaikan apresiasinya atas perannya bagi bangsa dan negara.
“Pertama-tama atas nama rakyat, atas nama pemerintah, saya mengucapkan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia di manapun berada, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pers nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara.
Sejak awal, awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi,”kata Presiden mengawali pidatonya.
Presiden mengatakan bahwa ia memiliki pengalaman pribadi serta bersahabat dengan insan pers sejak dirinya menjabat sebagai Walikota Solo, kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, hingga saat ini menjadi Presiden RI.
“Saya kesana-kemari, runtang-runtung, saya jalan bareng ke kampung, ke pasar, ke desa, ke nelayan dengan rekan-rekan wartawan. Terbukti insan pers telah membuka harapan orang biasa seperti saya bisa menjadi presiden,” tuturnya.
Usai menyampaikan sambutan, Presiden Jokowi kemudian mengetik tulisan “HPN” pada mesin tik peninggalan media tertua di Indonesia tahun 1885 sebagai tanda peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023.
Pada kesempatan tersebut, Presiden tampak didampingi oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud Md, Menteri Sekretaris Negara Pratikno RI, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan, Walikota Medan, Bobby Nasution, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Atal S. Depari.
Menurut Presiden, masalah yang utama saat ini adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab.
“Sekarang ini, masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Umumnya tidak beredaksi, atau dikendalikan oleh AI (kecerdasan buatan),” ujar Presiden.
Menurutnya lagi, algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Situasi tersebut mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik pun makin hilang.
“Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi makin terdesak dalam peta pemberitaan,” imbuhnya.
Masalah utama kedua, Presiden melanjutkan, adalah keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat. Menurut Kepala Negara, saat ini sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing.
“Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus, larinya pasti ke sana. Sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” jelasnya.
Kemudian masalah utama yang ketiga adalah kedaulatan dan keamanan data dalam negeri yang harus menjadi perhatian bersama. Presiden memandang data sebagai “new oil” yang harganya tak terhingga.
Presiden pun mengingatkan agar semua pihak mewaspadai pemanfaatan algoritma bagi masyarakat.
“Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat, dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat, ini yang kita semua harus hati-hati. Hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini,” tuturnya.
Untuk itu, Presiden mendorong penyelesaian dua Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), yakni Rancangan Perpres tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas serta Rancangan Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
“Saran saya, bertemu kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan, sudah. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini,” tandasnya.
Di tengah derasnya arus informasi melalui berbagai platform media digital dan media sosial, peran media arus utama sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Selain itu, media arus utama juga harus berperan menyajikan informasi yang terverifikasi dan menyuarakan harapan bagi masyarakat.
“Di tengah suasana seperti ini, insan media arus utama, media mainstream justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi, dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan kepada kita semua,” ujar Presiden.
Lebih jauh, Kepala Negara menyebut bahwa peran utama media kini makin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post-truth, pascafakta dan pascakebenaran.
“Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran dan membangun optimisme,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Presiden meminta semua pihak baik pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta, hingga lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung keberadaan media arus utama.
Menurutnya, media massa tidak dapat berjalan sendiri.
“Memang untuk bisa eksis berkelanjutan, media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi, dan melakukan langkah-langkah strategis. Namun, media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan,” jelasnya.
Memasuki tahun politik, Presiden juga berpesan agar media massa dapat tetap berpegang teguh pada idealisme, objektif, serta tidak tergelincir dalam polarisasi. Menurut Presiden, media harus mendorong pelaksanaan pemilu 2024 supaya berjalan jujur dan adil, serta meneguhkan persatuan Indonesia.
“Media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua PWI Atal S. Depari dalam laporannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023 dimeriahkan dengan berbagai acara, baik yang bersifat edukatif maupun hiburan. Ketua PWI pun berharap peringatan HPN tahun 2023 dapat membangkitkan semangat untuk segera bangkit dari krisis pandemi Covid-19.
“Semoga perayaan HPN membangkitkan semangat kita untuk segera bangkit dari krisis pandemi Covid-19 dan kembali menapaki jalan pembangunan dan kemajuan bangsa dengan optimistis dan kebersamaan nasional,” ujar Ketua PWI.
Sejumlah pesan kepada unsur pers nasional dalam kaitannya menghadapi Pemilu 2024:
1. Berkomitmen agar peristiwa yang menyebabkan keterbelahan bangsa pada pemilu lalu tidak terulang kembali sehingga kita tidak terseret menjadi pendengung (buzzer) salah satu pihak.
2. Berkomitmen melaksanakan kode etik jurnalistik dan proses kerja jurnalistik.
3. Insan pers mesti menjaga komitmen sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.
4. Tidak boleh terjebak euforia arus informasi media sosial yang susah dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Mendorong Dewan Pers agar selalu menjaga marwah kehidupan pers Indonesia sebagai pilar demokrasi.***(Boni Manullang)
