DUMAI,WARTAPENARIAU.com-Sebagaimana di ekspos media ini sebelumnya, proses lelang paket dengan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) di lingkungan Pemko Dumai mendapat sorotan tajam sejumlah elemen masyarakat.
Selain elemen masyarakat, setidaknya sorotan menggelitik perhatian terhadap nama dan siapa pemenang lelang paket yang dimenangkan ULP dan Pokja, datang dari oknum-oknum kontraktor itu sendiri.
Oknum-oknum kontraktor yang menjadi sumber informasi berita ini menuding, bahwa munculnya sorotan tersebut tidak lain karena perusahaan yang dimenangkan oleh ULP dan Pokja adalah karena ULP atau Pokja memenangkan perusahaan yang melakukan penawaran banting harga dari pagu anggaran atau penawaran ranking terakhir. “Hal ini sungguh jarang terjadi di Provinsi Riau ini,”imbuh sumber heran.
Perusahaan pemenang paket anggaran tahun 2018 yang melakukan penawaran banting harga atau penawaran ranking terendah dimenangkan ULP dan Pokja, menurut sumber kepada crew media ini setidaknya berjumlah sekitar 10 paket lebih.
Contoh suatu paket pengadaan pekerjaan konstruksi anggaran tahun 2018, dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.184.199.000,00. Paket ini pun diikuti lelang dan melakukan penawaran pagu anggaran oleh 8 perusahaan.
Penawaran datang dari perusahaan pertama sebesar Rp 2.639.704.000,00 dari pagu anggaran, hingga besar penawaran 8 perusahaan yang ikut lelang jumlahnya berfariasi, akan tetapi penawan perusahaan urutan terakhir atau urutan ke 8 yang membanting harga atau penawaran ranking terakhir Rp 3 135.267.000,00, justru menjadi pemenang paket lelang tersebut. Artinya, sisa pagu anggaran paket dari Rp 3.184.199.000,00 dikurangi dari penawaran ranking terakhir Rp 3.135.267.000,00, maka sisa pagu anggaran menjadi Rp 48.932.990,-.
Fenomena inilah dituding sumber media ini yang namanya tidak mau dipublikasi menyebut, ada indikasi konsfirasi tidak sehat atau dugaan kong kalingkong dan dugaan Kolusi ketika oknum ketua ULP dan Pokja memenangkan perusahaan tersebut.
“Fenomena inilah mengakibatkan pemborosan anggaran sehingga terjadi kerugian keuangan negara yang seharusnya sisa anggaran dari penghematan aggaran proyek dapat dipergunakan kepentingan lainnya,”ungkap sumber media ini menjelaskan.
Terkait fenomena yang menjadi sorotan publik maupun oleh oknum-oknum kontraktor terhadap proses pemenangan paket lelang oleh ULP dan panitia Pokja, awak media ini belum mendapat klarifikasi dari ketua ULP maupun ketua Pokja, kendati sudah diupayakan awak media ini konfirmasi via pesan singkat (SMS), namun ketua ULP maupun ketua Pokja terkesan tidak bersedia mengklarifikasi soal kebenaran informasi yang dirangkum crew media ini.
Sementara itu, crew media ini juga mencoba menyambangi ketua ULP Dedy H, maupun ketua Pokja I Vera dan ketua Pokja II Rizky di ruangan kantornya lingkungan Pemko Dumai, namun tidak berhasil karena penentu pemenang perusahaan pemenang paket tersebut katanya sedang keluar ruangan kantornya.***(Aston Tambunan)
