DUMAI,WARTAPENARIAU.com-Putusan nomor:1373 K/PDT/2006, antara PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), “berjalan mencari tanah kosong”, pasalnya, tanah berukuran 136 M x 340 M =46.240 M, yang diklaim oleh penggugat diduga tidak memiliki batas yang jelas sesuai ukuran dan titik koordinat.
Papan nama yang bertulisan putusan nomor: 1373 K/PDT/2006, berdiri dilokasi ex konsesi PT. CPI, sehingga muncul pertanyaan, justru Pemerintah seakan terkesan membiarkan berdirinya papan nama bertulisan putusan No.1373 K/PDT/2006 tersebut dilokasi ex konsesi PT CPI. Hal tersebut diungkapkan salah seorang petugas BPN kepada wartapenariau.com.
Informasi yang berhasil dihimpun awak media ini menyebut letak papan nama putusan Nomor:1373 K/PDT/2006, “tidak sesuai dengan objek perkara”.
Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Aset Negara, yang juga koordinator Perkumpulan Penggiat Penyelamat Kekayaan Daerah (P3KD) Riau,Sofyan, menyebut papan nama yang bertulisan putusan No.1373 K/PDT/2006, berdiri diatas lahan konsesi PT. Chevron Pacific Indonesia.
“Salah satunya lokasi Bukit Gelanggang Dumai, jarak papan nama putusan tersebut berdekatan dengan Pos Polisi, diperkirakan jaraknya sekitar 30 meter. Papan nama bertulisan putusan nomor: 1373 K/PDT/2006 itu terletak diatas tanah konsesi PT CPI,”ungkap Sofyan belum lama ini.
Menurut Sofyan, jika penempatan papan nama bertulisan putusan No.1373 K/PDT/2006 tidak pada objek perkara, mestinya Pemko Dumai bertindak tegas, setidaknya petugas PT Chevron Pacific Indonesia dan Satpol PP Kota Dumai mengamankan lahan ex konsesi PT. CPI itu.
“Karena berdasarkan data akurat yang kami himpun dari BPN, bahwa lahan itu dipastikan merupakan lokasi ex konsesi PT CPI dan tanah itu milik negara. Jadi papan nama bertulisan putusan nomor: 1373 K/Pdt/2006 itu mestinya dicabut, karena lahan itu aset Negara,”ungkap Sofyan sembari sambil menunjukkan dokumen kepada awak media ini.*** (Salamuddin Purba)
