JAKARTA,WARTAPENARIAU.com-Bupati Tapanuli Utara, Drs Nikson Nababan melakukan pertemuan dengan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hadi Daryanto, Dirjen Pengendalikan DAS dan Hutan Lindung Hilman Nugroho di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didampingi oleh Kepala Bappeda Indra Simaremare dan Kadis. Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Benhur Simamora, Selasa, (21/02/2017).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan menyampaikan beberapa point penting yang merupakan Program Pemkab Taput terkait pengelolaan hutan.
“Saya setuju dan mendukung sepenuhnya bahwa hutan sebagai paru-paru dunia sesuai dengan luasnya lahan hutan Taput, yaitu 52 persen dari seluruh luas wilayah,” ucap Bupati Taput.
“Pemerintah Tapanuli Utara merencanakan pelaksanaan konservasi hutan dengan konsep ‘trust fund’ dimana dana perwalian tersebut bersumber dari perusahaan-perusahaan penerima manfaat hasil hutan Taput dengan mengajak peran serta masyarakat sebagai sebagai penerima kompensasi. Kami meminta agar Kementerian LHK mengeluarkan Surat Keputusan terkait sengketa tanah hutan adat sehingga dapat dikelola oleh masyarakat dan kepastian atas lahan yang menjadi asset Pemkab. Taput yang diperuntukkan bagi pembangunan,”ucap Bupati Tapanuli Utara.
Bahkan Bupati Taput juga menyampaikan permohonan terkait pemberian ijin usaha pemakaian lahan hutan yang akan digunakan bagi penanaman kebun rakyat dan peruntukan lainnya yang mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara.
Dirjen Hadi Daryanto dan Dirjen Hilman Nugroho menyambut baik serta mengapresiasi program Bupati Drs. Nikson Nababan dan berjanji akan menindaklanjuti permohonan tersebut. Kementerian LHK memberikan beberapa penjelasan serta berharap agar Pemkab Tap. Utara segera melengkapi administrasi dan juga regulasi lokal. (Hms/JP)
