Kepala UPT KPH Dumai Belum Dapat Info Terkait Oknum Ketua RT.13 Jual Kawasan Hutan Secara Ilegal

DUMAI, HUKRIM, RIAU412 Views

DUMAI,WARTAPENARIAU.com-Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bagansiapiapi, (Wilayah Rokan Hilir dan Dumai), Arifin, mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan media ini, terkait dugaan oknum ketua RT.13 dan kawan-kawannya (Dkk) bebas menjual kawasan hutan ribuan hektar di Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.

Terkait dengan persoalan jual beli lahan apa lagi dalam kawasan Hutan adalah perbuatan melawan hukum yang sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku. Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait hal yang bapak sampaikan. Jika bisa dilakukan investigasi dan memiliki bukti yang valid kami sangat mendukung penegakan hukum. Kawasan hutan hanya dapat dikelola melalui 2 cara yaitu dengan mengurus perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH ) dan persetujuan Perhutanan sosial (PS),”tulis Kepala UPT KPH Bagansiapiapi, via WhatsAppnya, menjawab pertanyaan media ini, hari ini, Selasa (9/7/2024).

Seperti dirilis media ini sebelumnya, bahwa oknum Ketua RT.13 dan kawan-kawannya masih bebas melakukan aktivitasnya di wilayah kawasan hutan di Kelurahan Batu Teritip untuk menjual kawasan hutan secara illegal kepada pihak lain, tanpa adanya tindakan hukum dari pihak UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan di wilayah Kota Dumai.

Padahal, jika mengacu  kepada Undang-Undang nomor: 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusak hutan dalam pasal 82: Jelas disebutkan; bahwa setiap orang perorangan yang dengan sengaja membawa atat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00,-(lima miliar rupiah).

Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Anehnya, hingga saat ini, Ketua RT.13, Suarman dan kawan-kawannya terkesan “dibiarkan oknum petinggi aparat yang berwenang untuk menjual kawasan hutan secara illegal kepada pihak lain yang datang ke Kelurahan Batu Teritip”.

Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan Ketua Kelompok Tani Intens Bertani Sukses Bersama (IBSB), Sahala Sitompul kepada media ini, Sabtu (6/7/2024), bahwa Ketua RT.13, Suarman sudah menjual ribuan hektar kawasan hutan kepada pihak lain di Kelurahan Batu Teritip. “Yang sudah dibagi menjadi beberapa blok tinggal jual ribuan hektar, sudah habis konsesi Diamond Raya Timber itu dikavling,”ungkap Sahala Sitompul.

Sahala Sitompul berharap kepada aparat penegak hukum di Kota Dumai untuk melakukan tindakan hukum kepada ketua RT 13 dan kawan-kawannya, karena tindakan oknum ketua RT.13 dan kawan-kawannya diduga kuat telah merugikan negara ratusan Miliaran rupiah, termasuk merugikan kelompok Tani IBSB dan Diamond Raya Timber yang miliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

“Oleh karena itu, kita minta kepada Bapak Kepala KPH Wilayah Dumai dan Kapolres Dumai untuk melakukan tindakan hukum kepada para mafia tanah yang semakin “merajalela” menjual lahan kawasan kepada pihak lain di wilayah hukum Kelurahan Batu Teritip,”tegas Sahala Sitompul, Sabtu, (6/7/2024).***(TS).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *